Pernyataan Kontroversial Pimpinan Daerah Penghasil Minyak



Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Anggaran Daerah yang dilaksanakan di Pekanbaru pada Kamis, 8 Desember 2022 lalu, sungguh membuatku terkaget-kaget saat menontonnya dalam kanal Youtube Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Pasalnya pernyataan Bupati Kepulauan Meranti sangat kontroversial. Ternyata itupun menjadi bahan berita di berbagai kanal media.

Awalnya, Rakornas berjalan dengan baik-baik saja. Kegiatan diawali dengan laporan panitia pelaksanaan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, kemudian Sambutan dan Pengarahan yang disampaikan oleh Gubernur Riau, selanjutnya penyampaian keynote speech oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Setelah itu masuklah pada pemaparan materi yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemateri pada saat itu antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Wakil Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia, dan Deputi Kepa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau.

Awalnya diskusi berjalan dengan tenang. Pertanyaan pertama memang sudah mempertanyakan mengenai transparansi Kementerian Keuangan dalam mengelola Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). Menurut beberapa Pemda di Riau, DJPK tidak pernah transparan mengenai formulasi pembagian DBH SDA, padahal keuntungan SDA dari Riau itu sangat besar. Pada bagian ini, akupun sepakat dengan Pemda karena seringkali aku mencoba bertanya mengenai formulasi dana perimbangan, DJPK selalu berdalih tiap tahun berbeda, tiap daerah berbeda, dan untuk mengetahuinya perlu proses administrasi yang cukup rumit. Pak Dirjen Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa formulasi pembagian DBH SDA itu sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang mana pembagiannya tidak hanya dibagi ke daerah penghasil tapi dibagikan pula ke daerah yang di sekitarnya sebagai fungsi pemerataan. Pada hal ini juga aku sepakat dengan Pak Dirjen karena tentunya aktivitas eksplorasi pertambangan dan perminyakan itu akan memberikan dampak pada wilayah sekitarnya, baik hal lingkungan maupun sosial. Prinsip keadilan muncul di sini, tapi memang perlu ditekankan adalah transparansi formulasi khususnya bagi daerah penghasil minyak agar tidak ada yang ditutupi-tutupi.

Masuklah pada bagian yang paling menegangkan, yaitu ketika Bupati Kepulauan Meranti berbicara dan menanyakan kembali ke mana uang mereka dari hasil eksplorasi minyak. Pak Bupati menyampaikan bahwa Kepulauan Meranti merupakan penghasil minyak yang besar, bahkan beberapa tahun belakangan ini keuntungan dari eksplorasi minyak sangat besar sesuai dengan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan. Beliau mempertanyakan mengapa DBH SDA yang diperoleh Kepulauan Meranti hanya sedikit. Pak Dirjen terus menjelaskan pembagian sesuai dengan UU HKPD berkali-kali, namun jawaban tersebut tidak dapat diterima oleh Bapak Bupati. Beliau mengatakan hal yang buruk terkait Kementerian Keuangan, Pak Bupati berkata bahwa rakyatnya miskin, namun hasil buminya tidak ia terima. Ia menyatakan pula bahwa jika pemerintah pusat tidak mampu mengurus Kepulauan Meranti, maka ia meminta diserahkan saja ke negara tetangga atau mereka siap mengangkat senjata.

Sesungguhnya, aku cukup shock mendengar ucapan Bapak Bupati ini. Pada awalnya aku sangat mendukung transparansi, namun berbalik menjadi kekecewaan. Ucapan Pak Bupati ini terasa egois, serakah, dan radikal tapi mengatasnamakan rakyat. Menurutku, para pemimpin daerah pasti tahu bahwa sektor primer apalagi ekstraksi SDA tidak dapat diandalkan untuk kemajuan masyarakat. Hal ini dikarenakan SDA merupakan sumber daya yang tidak sustainable dan akan habis serta membutuhkan keahlian khusus yang mungkin masyarakat lokalnya tidak mempunyai kemampuan hal tersebut. Seharusnya, pemimpin daerah bisa berpikir sesuai transformasi ekonomi yang mana sektor sekunder atau sektor tersier yang jadi sektor basis daerahnya. Proses transformasi ini pun memang tidak mudah, butuh waktu dan bergerak bertahap.

Sebelum aku mengecek data APBD Kepulauan Meranti, aku yakin sekali bahwa APBD-nya tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Pas aku cek, ya memang benar saja. Kepulauan Meranti sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Jika dilihat dari postur belanjanya, pastinya belanja pegawai dan belanja barang jasa menjadi terbesar pertama dan kedua. Sangat terbaca sekali bahwa belanja daerahnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat, kemungkinan hanya digunakan untuk kepentingan pemerintahan. Masyarakat Kepulauan Meranti akan tetap menjadi miskin karena pengelolaan keuangan daerahnya pun tren-nya sama dari tahun ke tahun.

Hal yang mengejutkan lagi adalah ketika Pak Bupati meminta diserahkan ke negara tetangga atau mereka angkat senjata. Hal ini paling mengagetkan dan kocak menurutku. Kalau mereka ingin merdeka sih oke oke aja tapi kalau minta diserahkan ke negara tetangga, berarti Pak Bupati ini juga tidak yakin bisa merdeka dan membuat rakyatnya sejahtera, malah mau menggantungkan diri pada negara tetangga. Nilai nasionalisme pimpinan daerah ini sangat melehoy, harusnya bisa memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa Beliau punya inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan, tanpa  bergantung pada dana transfer atau bahkan bergantung pada negara lain. Sebenarnya, bisa saja Beliau menghentikan semua aktivitas pertambangan yang ada di wilayahnya, kemudian memberikan kemudahan bagi perusahaan atau masyarakat lokal untuk mengelola dan menjual SDA. Andai saja Beliau berani melakukan hal tersebut, aku sangat mengacungkan jempol.

Satu hal lagi yang membuat aku ragu, jika semua hasil SDA diberikan pada daerah penghasil, apakah benar belanja daerahnya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat? Dengan Beliau menginginkan hasil SDA-nya dikembalikan 100% kepada daerah ada potensi keserakahan. Menurutku akan terjadi kesenjangan yang semakin tinggi. Konflik kepentingan akan terjadi, kekayaan hanya dimiliki oleh para pejabat dan pengusaha tambang sedangkan rakyat jelata akan tetap miskin dan sulit lepas dari jerat kemiskinan.

Aku berharap Beliau bisa berpikir lebih jernih dan bersifat adil seperti namanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Pilihan Jalan

Ketidakberesan Sang Pemilik Kontrakan

Hari Terakhir Penggunaan Otem